Mengkritisi Moralitas Pendidik Melalui Even Ujian nasional

Drs.Suhardi, M.Pd. (Kasek. SPM 1 Parengan)

Image and video hosting by TinyPic

Ujian akhir nasional (UAN) tahun 2010 tingkat  SMA/MA, SMK/MAK, SMP/­MTS yang merupakan imple­men­­tasi UU No 20 tahun 2003 dan PP No 19 tahun 2005 ten­tang BSNP telah memulai babak baru, even pemerintah di­bidang pendidikan terbersar ini akan dilaksanakan pada bulan maret 2010. Sejak awal dilaksanakan ujian nasional selalu menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan, pro dan kontra ini sudah dimulai sejak UAN engan criteria kelulusan 3,01; 4,01;5,01; 5,25; hingga 5,50 dan tentunya dengan alasan masing-masing. Kontrovesi kerap berujung hingga ranah hukum, namun pemerintah tetap bersihkukuh melaksanakan ujian nasional (UAN) yang sekarnag ini mengalami degradasi keper­cayaan.

Mencermati dari tujuan dari penyeleng­garaan UAN, pada dasarnya Tujuan utama penye­lenggaraan UAN adalah mengukur tingkat keber­hasilan pendidik di negeri ini, telepas dari persoalan setuju atau tidak , ada hal yang lebih penting untuk direnungkan yakni pengaja­wan­tahan moralitas korps wiyata mandala pada institusi itu sendiri yang saat ini sedang diper­taruhkan. Pemerintah setiap tahun selalu menaik­kan standart kelulusan, mulai 3,01 hingga 5,50, tetapi kenyataan yang terjadi sungguh mence­ngangkan. Sekolah tetap mampu mengikuti dan me­nun­taskan target tersebut, tanpa kecuali se­luruh sekolah di Indonesia meskipun memiliki keadaan sarana prasarana, dan SDM yang kurang memadai yang memang jauh dibawah standar sekolah nasional. Jika kita renungkan kembali hal ini sungguh tidak lazim, sehingga wajar apabila kualitas ujian nasional yang diselenggarakan dikatakan banyak pihak masih jauh dari tujuan dari pemerintah maupun BNPS.

Pada bulan februari 2010 yang lalu, dinas pendidikan pemuda dan olahraga (DISDIKPORA-atim) telah melaksanakan rakonsul (rapat koor­dinasi dan konsultasi) kepala-kepala SMP, SMA, dan SMK sejawa timur. Dalam rakonsul tersebut kepala sekolah diberikan informasi dari pemateri propinsi  maupun dari pusat, melalui direktorat jen­dral kementerian pendidikan nasional bahwa pelaksanaan UAN masih jauh dari harapan. Realitas yang ada di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kejujuran  pelaksanaan UAN baru mencapai 20% secara nasional. Daerah yang memiliki tingkat kejujuran paling atas secara nasional adalah daerah istimewa Yogyakarta, dan untuk wilayah jwa timur diraih oleh kota Batu dan kabupaten Blitar (Materi Rakunsul 2010). Berdasarkan data-data kajian dan penelitian  tersebut, pemerintah sudah selayaknya segera me­re­orientasi pelaksanaan UAN, dengan meng­kaji kemabali apa yang menjadi tujuan utama dari pelaksaanaan UAN ini, apa yang ingin dicapai, lalu dengan realita yang terjadi bagai­mana lang­kah yang harus diambil untuk meminimalkan ber­bagai kecurangan tersebut?. Jika memang tujuan dari UAN adalah sekedar mencapai angka 5,50 yang ditetapkan oleh BSNP saja, maka tujuan itu telah tercapai meski dengan berbagai upaya dan cara yang terkadang kurang terpuji.  Tetapi jika memang ingin mengukur  sejauh mana keber­ha­silan suatu lembaga dengan segala kelebiahan dan kekuranganyan dalam menghadapi ujian ini, maka kejujuran dan keseriusan pelaksanaan  UAN sebagai implementasi dari moralitas pendidik dan tenaga kependidikan menjadi sangat penting.  Di­samping hal itu, jika dicermati dengan seksama pendidikan adalah upaya sadar untuk mengantar generasi muda agar menjadi insan yang beriman , bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, mandiri, demo­kratis, dan bertanggung jawab terhadap diri sen­diri bangsa dan negaranya. Oleh sebab hal itu dengan pelaksanaan UAN yang penuh dengan tindak kecurangan, maka tujuan pendidikan tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar, apa yang terjadi sebenarnya. Mengapa kita hanya terpaku pada orientasi  jangk pendek dan meng­hancurkan generasi muda di masa yang akan datang. Berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan “demi kelulusan” anak didik sangat naïf dan sangat mencoreng moralitas pendidikan yang saat ini menjadi taruhan bagi dunia pendidikan.

Pemerintah melalui Badan Standart Nasional pendidikan (BNSP) melaksanakan UAN tentu bukan tanpa alasan. Penyelenggaraan UAN berdasar pada PP No .19 tahun 2005 dan Permen no. 20 tahun 2006 tentang standart penilaian. Dalam permen no. 20 tahun 2006 disebutkan bahwa “evaluasi pendidikan dilaksanakan pleh guru, lembaga pendidikan,  dan pemerintah”. Evaluasi oleh pemerintah melaui  ujian akhir nasional (UAN) ini. Pada permen tersebut dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan UAN adalah untuk memperoleh gambaran dan standar mutu pendidikan secara nasional, mendorong lembaga pendidik untuk bekerja sungguh-sungguh demi mengikuti UAN, dan juga supaya siswa-siswinya mampu lulus standart kelulusan yang ditetapkan oleh peme­­rintah. Hal ini berarti lembaga kependidikan akan bekerja ekstra keras untuk mencapai target kelu­lusan tersebut. Namun disisi lain sekolah yang tidak mempunyai kesiapan dalam melaksanakan amanat undang-undang tidak sedikit, sehingga banyak diantara mereka yang menempuh jalan singkat yang tidak terpuji. Adapun kelemahan pemerintah dalam hal ini adalah BNSP menyama­ratakan kriteria kelulusan bagi semua sekolah. Sekolah yang memiliki fasilitas sarana prasarana , SDM yang memadai terasa target kelulusan yang ditetapkan adalah hal yang ringan, tetapi untuk sekolah dengan sarana-prasarana minim, maka taget tersebut amatlah berat dan hampir mustahil. Disamping penyamarataan standar kelulusan untuk semua sekolah dirasa kurang relevan, pe­nye­lenggaraan UAN juga memiliki kelemahan lain yakni monitoring dari pelakasana pendidikan sejak KBM hingga UAN sangaat longgar dan kurang, sehingga  kecurangan.

Dengan  melihat realita yang ada peme­rintah harus segera mereorientasi tentang pelak­sanaan UAN. Maksud pemerintah dengan menga­da­kan UAN pada hakikatnya baik, namun harus didukung dengan infrastruktur yang baik juga, artinya harus dipastikan bahwa setiap sekolah di seluruh wilayah Indonesia mampu menghadapi soal UAN yang diujikan dengan cara melakukan perbaikan kulaitas tenaga pendidik dan sarana-prasarana diseluruh sekolah di Indonesia. Disam­ping hal itu perlu perbaikan system monitoring pelaksaanaan KBM hingga UAN, sehingga praktik kecurangan dapat diminalkan. Dengan tujuan yang baik dan didukung dengan infrastruktur  yang baik, maka hasil yang diperoleh juga baik.

Reorientasi pelaksanaan UAN tidak akan berjalan sempurna tanpa peranan dari lembaga pendidikan terkait mengingat UAN merupakan even besar  yang menghabiskan banyak sekali biaya dan perhatian, tetapi sering disinyalir hasil ujian kurang dipercaya. Menyikapi opini public yang kurangpercaya terhadap hasil ujian tersebut, pemerintah harus secara optimal melibatkan berbagai pihak, untuk menjamin pelaksaan UAN yang bersih dari praktik kecurangaan, sehingga hasil ujian berada pada level yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat secara wajar.

Berbagai media masa memberikan pemberitaan tentang praktik kecurangan , kebo­coran kunci jawaban, dan hamper seluruh pelakunya adalah guru. Hal ini sungguh tidak adil, guru yang dikonotasikan mulia ternyata di­nodai oleh perbuatan setitik oknum yang tidak bertanggung jawab. Meskipun pemberitaan ini tidak representative namun hal ini cukup mere­sah­kan, dengan kata lain UAN ini merupakan even mempertaruhkan kridebelitas guru dan lem­baga pendidikan.

Indonesia memiliki peringkat output pendidikan yang tidak terlalu jauh dari negara-negara tetangga seperti Malaysia da Singapura. Bila kita menengok kebelakang, diera tahun 90-an negara Malaysia masih mengimpor guru dari negeri ini, namun setelah lebih dari 15 tahun, Malaysia jauh lebih unggul dari negeri kita, dengan kriteria kelulusan yang lebih tinggi. Kemun­duran ini merupakan pukulan besar bagi Indonesia. Pemerintah  harus menyadari betapa hasil output yang baik itu harus didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang memadai, gaji guru yang berimbang, dan kurikulum dan etos kerja yang baik. Oleh sebab itu maka pemerintah tidak boleh serta merta menaikkan standart kelu­lusan yang tinggi tetapi daya dukung yang seharus­nya wajib tidak dipenuhi. Sekarang sudah waktunya dimulai dari akar persolaan pendidikan yaitu pola pikir guru, etos kerja, kesejahteraan dan seleksi perekrutan guru apabika persoalanya adalah guru. Tenaga pendidik (guru) yang sudah tua dan teratasnya sumber daya menjadi kendala tersendiri, sehingga pemerintah harus menempuh jalan lain untuk menyelesaikan persolan-perso­alan yang terjadi melalui seminar dan diklat.

Diklat merupakan salahsatu alternative yang paling sederhana dan realistis untuk mengejar dan memperbaiki mutu dan kinerja guru saatini, sedangakan rekuitment kedepan, pendidik dan tenaga kependidikan harus dilak­sanakan secara selektif dan terpadu. Sehingga harapan kedepan peringkat mutu dan standart kelulusan yang ideal adalah 5-10 tahun kedepan.  Kemudian jika persoalan utama terletak pada sarana prasarana, maka pencapaian target peningkatan mutu jauh lebih cepat dibandingkan dengan perbaikan mutu SDM pendidik.

Kesimpulan,

Dari uraian-urain diatas Jika pemerintah berharap banyak dari pelaksanaan UAN untuk memperbaiki mutu pendidikan, maka ada bebrapa hal yang harus diperbaiki. Antara lain,

  1. Perbaikan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
  2. Memperbaiki sarana danprasarana secara menyeluruh dan merata di seluruh Indo­nesia
  3. Mengadakan pemantauan dan penga­was­an pendidikan yang sistematis , terpadu dan ketat.
  4. Pemerintah tidak dapat tergesa-gesa seti­ap tahun menaikkan standart  kelulusan UAN tanpa memperhatikan kesiapan lem­baga pendidikan.
  5. Secara kuantitatif kelulusan dapat saja mencapai target tetapi secara kualitatif masih jauh dan terkesan hanya simbolis. Karena hanya menuruti permintaan sehing­ga yang terjadi kejujuran menjadu barang langka di bumi pendidikan Indo­nesia.
  6. Jika pendidikan adalah sekedar lulus dan nilai angka-angka, melainkan lulus dengan bias apa? Makapemerintah harus berani melihat kenyataan,dan menerima kenyataan bahwa memang tingkat kelu­lusan secara prosentase rendah.
  7. Penilaian kinerja sekolah merupakan harga yang tidak dapat ditawar lagi, demi mensukseskan standart pendidikan yang telah diharapkan melalui PP no.19 tahun 2006(BSPN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: